Misteri Seorang Kolonel di Istana Presiden
Ilustrasi mengetik surat
Rabu, 8 September 2010 | 07:13 WITA
Tribunkaltim.co.id - Mencuatnya tulisan Kolonel Adjie Suradji, Anggota TNI AU yang masih aktif mengingatkan kembali kiprah Kolonel Aziz dari TNI AD tahun 2005. Kedua kolonel TNI yang masih aktif ini sama-sama terkait surat menyurat.
Bila Kolonel Adjie Suradji dari TNI AU menulis surat terbuka di media nasional mengkritisi Presiden, maka Kolonel Aziz diduga terlibat dalam surat Sekretaris Kabinet yang hingga kini masih misterius.
Tahun 2005 kala itu Istana Kepresidenan gempar karena surat bernomor B 22/Seskab/I/2005 tertanggal 20 Januari 2005 dan B 68/Seskab/II/2005 tertanggal 21 Februari 2005 menjadi pembicaraan hangat, pergunjingan dan berita media massa karena kejanggalannya.
Kejanggalan itu terletak pada petunjuk yang katanya dari Pak Beye (Presiden SBY) kepada Deplu dan jajarannya agar merespons dan menerima presentasi manajemen PT Sun Hoo Engineering.
Dua surat itu ditandatangani oleh Pak Sudi Silalahi yang kemudian selang seminggu dibantahnya. Surat tersebut terkait rencana renovasi gedung Kedubes RI di Korsel yang terletak di jalan protokol negara setempat.
Surat itu menjadi pembicaraan hangat hingga Pak JK dan para anggota DPR tak ketinggalan berkomentar. Seminggu setelah keramaian itu, Pak Sudi menyatakan bahwa kedua surat itu palsu. Kepalsuan terletak pada 9 kejanggalan yang satu pun tidak disebutnya.
Waktu itu ditanyakan mana surat yang asli, Pak Sudi hanya menjawab,"Sedang saya cari surat yang ada oret-oretan dan paraf saya. Itu yang asli," katanya.
Kasus itu berkembang hingga Pak Sudi melapor ke Mabes Polri. Stafnya yang melekat dengannya sejak lama menjadi orang yang diduga terlibat, bernama Kolonel Aziz Ahmadi. Dia adalah prajurit TNI AD yang masih aktif sedang melakukan tugas di Istana atas perintah Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto (sekarang Menko Polhukam) yang tentu saja atas permintaan Istana.
Polisi kemudian memeriksa Pak Sudi Silalahi sebagai pihak saksi pelapor dan 6 staf Pak Sudi, termasuk Kolonel Aziz juga diperiksa. Saat proses hukum itu, Istana mengeluarkan surat perintah pengembalian Pak Aziz ke Mabes TNI.
Bersamaan dengan tuntutan transparansi soal dua surat itu, tiba tiba muncul LSM bernama Peace atau People Aspiration Center yang membagi-bagikan buku gratis di DPR. Buku gratis itu berjudul "Stop! Politisasi Surat Seskab Sudi Silalahi"
Menurut ketua umum Peace, Ahmad Shahab, dua surat Seskab diungkap politisi sakit hati. Ikut andil dalam sukses Pak Beye tetapi terlupakan oleh Pak Sudi.
Meskipun surat itu dinilai palsu oleh Pak Sudi, tapi surat itu ditanggapi oleh Deplu tanggal 9 Mei 2005 berupa pemberian izin penggunaan tanah KBRI di Seoul kepada Sun Hoo Engineering.
Sampai saat ini surat itu masih dianggap misteri oleh Wisnu Nugroho wartawan Kompas yang menulis buku "Pak Beye dan Istananya" best seller cetakan Juli 2010. Bantahan Pak Sudi dan pemeriksaan Kolonel Aziz oleh Mabes Polri menutup kisah ini, tidak terdengar akhir dari misteri.
Tulisan ini sekadar membandingkan bahwa munculnya seorang Kolonel TNI dalam hal surat menyurat tidak hanya terjadi tahun 2010 ini. Tetapi awal tahun 2005 pun sudah ada.
Hanya beda materi, maksud dan tujuan surat, cara penyampaian terbuka dan tertutup, serta posisi kewenangannya. Silakan pembaca mencermati sendiri dan membandingkan dua Kolonel TNI aktif tersebut. (tribunnews.com)
Bila Kolonel Adjie Suradji dari TNI AU menulis surat terbuka di media nasional mengkritisi Presiden, maka Kolonel Aziz diduga terlibat dalam surat Sekretaris Kabinet yang hingga kini masih misterius.
Tahun 2005 kala itu Istana Kepresidenan gempar karena surat bernomor B 22/Seskab/I/2005 tertanggal 20 Januari 2005 dan B 68/Seskab/II/2005 tertanggal 21 Februari 2005 menjadi pembicaraan hangat, pergunjingan dan berita media massa karena kejanggalannya.
Kejanggalan itu terletak pada petunjuk yang katanya dari Pak Beye (Presiden SBY) kepada Deplu dan jajarannya agar merespons dan menerima presentasi manajemen PT Sun Hoo Engineering.
Dua surat itu ditandatangani oleh Pak Sudi Silalahi yang kemudian selang seminggu dibantahnya. Surat tersebut terkait rencana renovasi gedung Kedubes RI di Korsel yang terletak di jalan protokol negara setempat.
Surat itu menjadi pembicaraan hangat hingga Pak JK dan para anggota DPR tak ketinggalan berkomentar. Seminggu setelah keramaian itu, Pak Sudi menyatakan bahwa kedua surat itu palsu. Kepalsuan terletak pada 9 kejanggalan yang satu pun tidak disebutnya.
Waktu itu ditanyakan mana surat yang asli, Pak Sudi hanya menjawab,"Sedang saya cari surat yang ada oret-oretan dan paraf saya. Itu yang asli," katanya.
Kasus itu berkembang hingga Pak Sudi melapor ke Mabes Polri. Stafnya yang melekat dengannya sejak lama menjadi orang yang diduga terlibat, bernama Kolonel Aziz Ahmadi. Dia adalah prajurit TNI AD yang masih aktif sedang melakukan tugas di Istana atas perintah Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto (sekarang Menko Polhukam) yang tentu saja atas permintaan Istana.
Polisi kemudian memeriksa Pak Sudi Silalahi sebagai pihak saksi pelapor dan 6 staf Pak Sudi, termasuk Kolonel Aziz juga diperiksa. Saat proses hukum itu, Istana mengeluarkan surat perintah pengembalian Pak Aziz ke Mabes TNI.
Bersamaan dengan tuntutan transparansi soal dua surat itu, tiba tiba muncul LSM bernama Peace atau People Aspiration Center yang membagi-bagikan buku gratis di DPR. Buku gratis itu berjudul "Stop! Politisasi Surat Seskab Sudi Silalahi"
Menurut ketua umum Peace, Ahmad Shahab, dua surat Seskab diungkap politisi sakit hati. Ikut andil dalam sukses Pak Beye tetapi terlupakan oleh Pak Sudi.
Meskipun surat itu dinilai palsu oleh Pak Sudi, tapi surat itu ditanggapi oleh Deplu tanggal 9 Mei 2005 berupa pemberian izin penggunaan tanah KBRI di Seoul kepada Sun Hoo Engineering.
Sampai saat ini surat itu masih dianggap misteri oleh Wisnu Nugroho wartawan Kompas yang menulis buku "Pak Beye dan Istananya" best seller cetakan Juli 2010. Bantahan Pak Sudi dan pemeriksaan Kolonel Aziz oleh Mabes Polri menutup kisah ini, tidak terdengar akhir dari misteri.
Tulisan ini sekadar membandingkan bahwa munculnya seorang Kolonel TNI dalam hal surat menyurat tidak hanya terjadi tahun 2010 ini. Tetapi awal tahun 2005 pun sudah ada.
Hanya beda materi, maksud dan tujuan surat, cara penyampaian terbuka dan tertutup, serta posisi kewenangannya. Silakan pembaca mencermati sendiri dan membandingkan dua Kolonel TNI aktif tersebut. (tribunnews.com)
No comments:
Post a Comment