Demokrat ’mainkan’ Ruhut

JAKARTA - Sosok Ruhut Sitompol selalu mengundang kontroversi. Komentar-komentar ”liar”-nya dinilai ada yang mengatur, sehingga tak jarang membuat lawan-lawan politik Partai Demokrat menjadi jengkel dan gemas. Maka, anggota DPR Fraksi Demokrat ini diibaratkan peniup terompet dalam sebuah orkestra.

”Partai Demokrat sebesar itu tentunya punya strategi. Seperti orkestra, ada terompet, saxophone, genderang dan ada dirigen,” ujar pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, Kamis (19/8). Menurut Yunarto, semua pengatur orkestra ini adalah ”Sang Dirigen”. Siapa lagi kalau bukan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

”Kalau melihat kultur Partai Demokrat, tentunya dirigennya bukan sekelas ketua umum, tapi bergantung pada ketua dewan pembina,” ujar dia. Bukti bahwa Ruhut sengaja dimainkan untuk melempar isu-isu kontroversial yang merupakan test case di masyarakat, jelas terlihat. Ruhut tidak pernah mendapat sanksi atas berbagai pernyataannya yang kontroversial.

”Saya melihat ini testing PD melempar polemik. Lebih aman ini dikeluarkan public enemy, beban polemik ditanggung Ruhut dan tidak ditanggung PD, sehingga lebih ringan. Masyarakat menganggap Ruhut biasa mengeluarkan pernyataan kontroversial,” katanya.

Sebelumnya, Ruhut Sitompul mengusulkan untuk mengamandemen UUD 1945, khususnya tentang masa jabatan presiden, agar SBY bisa menjabat kembali di periode ketiga. Namun Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum membantah usulan Ruhut itu sebagai usulan partai. Presiden SBY pun menegaskan dirinya menolak usulan Ruhut tersebut. SBY menegaskan masa jabatan presiden tidak perlu ditambah.

Kelakar politik
Usulan Ruhut itu juga memantik reaksi dari berbagai penjuru. Mulai rekan koalisi politik Partai Demokrat, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), pimpinan MPR, hingga pucuk pimpinan Partai Demokrat sendiri.

PDI Perjuangan yang mengambil garis oposisi, belum yakin ide itu adalah pendapat Partai Demokrat. Mereka menganggap usulan itu sebagai kelakar politik Ruhut. ”Mungkin usulannya presiden seumur hidup, bukan hanya tambah satu periode lagi,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Kamis pagi tadi (19/8).

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai usulan Ruhut sangat berbahaya. Masa jabatan presiden dua periode itu adalah salah satu dari buah reformasi. Bila klausul itu berubah, maka artinya Indonesia mengalami kemunduran. ”Kita tidak boleh kembali ke era otoriter,” kata Pramono, yang juga mantan Sekjen PDI Perjuangan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pun menolak ide masa jabatan presiden lebih dari dua kali. ”Kalau saya ikut memutuskan, maka saya akan tolak usulan itu,” kata Mahfud MD.

Dia mengingatkan, amandemen pertama pada tahun 1999 justru untuk membatasi periode jabatan presiden. ”Betapa pun bagusnya orang itu, masa jabatannya harus dibatasi. Tidak boleh diperpanjang,” ujar mantan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Mahfud mengambil contoh Amerika Serikat pada masa jabatan Presiden Roosevelt. Ketika itu, kata Mahfud, banyak rakyat AS meminta Roosevelt memperpanjang masa jabatannya. Mereka puas dan senang dengan kinerja Roosevelt. ”Tapi Roosevelt sendirilah yang meminta dengan tegas agar masa jabatan presiden AS dibatasi untuk dua periode, demi keseimbangan kekuasaan,” ujar Mahfud.

Partai Golkar, yang juga sekutu Demokrat dalam koalisi pemerintahan, tak sepakat dengan usulan Ruhut. "Wah, hebat dan bukan main beraninya gagasan itu," kata Priyo Budi Santoso yang juga Wakil Ketua DPR. Tetapi, kata dia, mengubah konstitusi untuk menambah masa jabatan presiden, hanya akan membuka polemik dan menguras energi bangsa.

Sanggahan juga datang dari Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berbeda dengan Ruhut. "Pada berbagai kesempatan, SBY menegaskan hanya mau menjadi presiden dua periode," kata Anas Urbaningrum.

Hal sama disampaikan Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nasidik. Menurut dia, masa jabatan presiden tidak perlu diperpanjang tiga periode. "Cukup dua periode. Tatanan demokratik kita saat ini jangan dirusak," ujar Rachland. Dia menilai ucapan Ruhut justru bisa merugikan nama baik SBY," ujar Rachland.

Ruhut pun mengaku ide itu disampaikan lima bulan lalu kepada SBY, dan murni datang dari dirinya. "Ini sekadar pendapat pribadi. Tapi bukan saya saja yang memiliki pendapat seperti ini," ujar Ruhut. Dia meminta maaf kepada berbagai pihak yang resah dengan lontaran pernyataannya itu. dtc/vv-ip