YOU CAN GET ALL

Saturday 12 February 2011

Jakarta Ambles Lagi, bisakah dugaan dari Pompa2 Gedung Dekat Pantai

untaianberita

Foke Punya Firasat Jalan Martadinata
Ambles
Dinas PU DKI Jakarta telah melakukan investigasi terkait peristiwa itu.


VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengaku punya firasat pertama kali Jalan RE Martadinata, Jakarta Utara akan ambles. Saat itulah dia meminta jajarannya untuk menyelidikinya.
"Kebetulan beberapa hari lalu berhenti di sana, waktu itu belum ada yang ambles. Tapi saya merasa ada tanda-tanda itu akan terjadi. Saya minta diinvestigasi. Sekarang sedang rapat, dan sudah melakukan pengecekan di lapangan," ujar Fauzi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat 11 Februari 2011.

Fauzi Bowo mengatakan, Jalan RE Martadinata masuk dalam jalan nasional, dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tapi untuk kebutuhan warga Jakarta, pemerintah provinsi DKI akan memperhatikan kondisi jalan itu.

"Antisipasi terhadap land subsidense atau penurunan muka tanah di wilayah Jakarta tengah dilaksanakan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Fauzi Bowo juga menjelaskan bagaimana Pemerintah DKI sedang berupaya mengatasi permasalahan penurunan permukaan tanah, khususnya di kawasan Jakarta Utara.

Kajian terhadap pembangunan pabrik penjernihan air Jatiluhur yang akan disalurkan ke Jakarta menjadi solusi jangka panjang untuk menghentikan perluasan penurunan muka tanah. Agar tidak terjadi lagi pengambilan air tanah yang menyebabkan penurunan tanah. " Sistem ini sedang dipersiapkan, meski masih terkendala masalah harga dan investasi," katanya.

"Kalau ekstraksi (pengambilan air tanah) masih dilakukan terus menerus dan ini sudah berpuluh tahun terjadi barangkali sudah 100 tahun lebih. Harus kita hentikan secara sistematis dan menyediakan air yang cukup. Jadi apa yang dibicarakan di utara ini (jalan ambles) tidak terlepas dari penyediaan air bersih," paparnya.

Proyek air jernih Jatiluhur ditargetkan selesai dalam tiga tahun. Namun, Foke, panggilan Fauzi Bowo menegaskan proyek ini dananya tak akan menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya karena anggaran yang terbatas.
"Kalau menunggu pemerintah, kemampuan untuk investasi terbatas. Birokrasinya juga panjang lebar, untuk investasi saya harus minta persetujuan DPRD, nanti harus bikin Perda dulu, sampai kapan orang mau dapat air?" tuturnya. (adi)

No comments:

Post a Comment