Anis Matta Tentang Yogyakarta dan Pemerintah

untaianberita

Rabu, 15/12/2010 04:28 WIB
Anis Matta: Ada Disorientasi Pemerintah Soal Desain Politik Nasional
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

foto: detikcom

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera menilai pemerintah telah mengalami disorientasi desain politik nasional. Pemerintah kerap menunjukkan inkonsistensi terkait sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) inisiatif pemerintah yang tak lain adalah gambaran desain politik nasional.

"Saya kira sekarang ini kita bisa mengatakan adanya disorientasi politik pemerintah dalam penyusun desain politik nasional," ujar Sekjen PKS, Anis Matta, kepada detikcom, Rabu (15/12/2010).

Tak terkecuali disorientasi pemerintah dalam hal penyusunan RUU keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah merubah-rubah konsep pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring protes keras rakyat Yogya yang menuntut penetapan Sultan HB langsung menjadi Gubernur.

"Jelas sekali inkonsistensi pemerintah terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. Semula mendorong pemilihan melalui pilkada berikutnya menjadi pemilihan gubernur oleh DPRD," papar Anis.

Anis lalu mempertanyakan pertimbangan dan kajian pemerintah dalam menggambar desain poltitik nasional. Pemerintah terkesan sangat keras dan cenderung tidak memperhatikan aspirasi rakyat.

"Yang perlu kita pertanyakan adalah tim politik Presiden ini siapa saja dan bagaimana mereka berpikir. Apakah ada atau tidak landasan berpikir itu karena terlihat dari jawaban pemerintah yang berubah-ubah," keluh Anis.

Anis sendiri mengaku melihat gerakan pemerintah melakukan resentralisasi politik. Pemerintah sedang mencoba mengambil kembali kewenangan daerah yang telah diberikan melalui otonomi daerah.

"Resentralisasi itu ditandai dengan menarik satu persatu kewenangan pemerintah di daerah. Cara ini justru langkah mundur demokrasi. Yang harus dilakukan adalah bagaimana bekerja dengan otoritas yang sudah ada agar seimbang," tandasnya.


(van/did)